Memperhatikan:
-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Maka setiap wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan
harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pengumuman sebagaimana
dimaksud dapat dikunjungi melalui tautan berikut:
